Type to search

Berita Bidang P2KB

ADVOKASI PENGENDALIAN PENDUDUK, MENDUKUNG PROGRAM BANGGA KENCANA

Share

 

 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB)  Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk (P3AP2) DIY melaksanakan kegiatan Advokasi Pengendalian Penduduk, yang telah dilaksanakan pada Selasa, 18 Februari 2020 di Ruang Praja 2 Setda Pemerintah Kabupaten Sleman.

Acara yang dibuka Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Purwatno Widodo, SH, CN dan laporan penyelenggaraan dari Ka Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman dr. Mafilindati Nuraini, MKes ini menghadirkan nara sumber Dr. Agus Joko Pitoyo, MA dan Dr. Pande Made Kutanegara, M.Sc.dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Sementara sasaran advokasi selain dari OPD terkait (Bappeda, BKAD, BKPP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup,  juga dari LSM dan institusi lainnya seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Rifka Anissa, Kelompok Seni Peduli KB, Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu), Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang NU dan sebagainya.

Assek I selain menyampaikan bahwa pada pertemuan ini perlu dirumuskan hasil advokasi dengan melihat masalah dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk dokumen seperti Peraturan Bupati karena begitu pentingnya pengendalian penduduk di Kabupaten Sleman juga skaligus membuka kegiatan Advokasi Pengendalian Penduduk. Sebelumnya Kepala Dinas P3AP2KB melaporkan bahwa kemajuan suatu wilayah lebih banyak ditentukan oleh kondisi penduduknya, bukan oleh melimpahnya sumber daya alam. SDM yang tangguh mampu membawa daerah tersebut berkembang dan mencapai kemajuan yang berarti, hal ini akan tercipta manakala jumlah dan persebarannya kondusif serta kualitas keluarganya terjaga.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana termaktub dalam pasal 14 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dalam menetapkan  pelaksanaan perkembangan kependud ukan dan pembangunan keluarga serta sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat setempat dan dalam Pasal 17, Pengendalian Penduduk mencakup 3 hal penting yaitu pengendalian kuantitas/jumlah penduduk; Peningkatan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas atau migrasi penduduk;

Kabupaten sleman sudah  merumuskan  Grand Design tentang Pembangunan Kependudukan tahun 2015 – 2035 yang ditetapkan tahun 2015 dan Rencana Aksi Daerah tentang pembangunan kependudukan tahun 2016 – 2021  tetapi belum diregulasi menjadi Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah.Kondisi yang demikian, menjadi penting untuk segera dibuat kebijakan pengendalian penduduk, agar payung hukum menjadi kuat dan arah kebijakan pembangunan pengendalian penduduk menjadi terarah sehingga akan terwujud pembangunan yang berwawasan kependudukan sebagaimana Undang-Undang No 52 Tahun 2009. Dabn tujuan advokasi ini bermaksud

  1. Agar Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan dukungan dalam Pengendalian Penduduk, baik dalam kebijakan maupun dukungan penganggarannya.
  2. Memberikan pemahaman Berwawasan Kependudukan sebagaimana amanah Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Selanjutnya penyampaian materi I oleh Pande Made berkenaan dengan Dinamika Sleman dalam Dinamika Perubahan Kependudukan, sbb :

1. Urbanisasi dan Modernisasi yang sangat pesat dan massif (Mall, hotel, Apartemen, perumahan modern).
2. Perubahan mata pencaharian penduduk (dari Agriculture, ke Manufacture, kemudian ke Service/media online)
3. Fertilitas (TFR) dan Mortalitas yang rendah dengan penyakit yang specific
4. Migrasi masuk yang tinggi
5. Infrastruktur dan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup memadai (Rumah sakit besar dan modern;       Universitas besar/negeri dan swasta)
6. Akses transportasi dan ekonomi yang sangat terjangkau (jalan mulus, jalan desa beraspal, jalan Tol)

Selanjutnya pemateri II oleh Agus Joko Pitoyo, persoalan urgen terkait dengan Pembangunan Kependudukan di Sleman bukan pada kuantitas dan kualitas tetapi lebih pada pengarahan mobilitas. Secara umum tingkat kualitas penduduk Sleman terbaik se DIY, tetapi tetap perlu diwaspadai dengan semakin tingginya Angka Harapan Hhidup , karena bila tidak ada program kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas Lansia maka Lansia akan menjadi beban keluarga dan masyarakat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up