Type to search

Berita Bidang P2HA

Pembahasan Raperda Perlindungan Anak Mulai Digulirkan

Share

Sleman (http://dinp3ap2kb.slemankab.go.id) Pansus I DPRD Kab Sleman serius mengawal di sahkanya perda perlindungan anak.

Kepala Dinas P3AP2KB, dr. Mafilindati Nuraini M.Kes bersama jajaran bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA) hadiri pembahasan perdana Raperda Perlindungan Anak bersama Pansus I DPRD Kabupaten Sleman bertempat diruang rapat komisi D kantor Depo Arsip DPMPPT Kabupaten Sleman. Pembahasan yang digelar pada hari Jumat 3 Juli 2020 dipimpin langsung oleh Ketua Pansus I, Susilo Nugroho, S.IP. Dalam pembahasan tersebut dr. Mafilindati Nuraini M.Kes menyampiakan bahwa Yang melatar belakangi perlunya Perda Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman antara lain : Jumlah anak 1/3 dari jumlah penduduk dan merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya; Upaya menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui peraturan perundang-undangan dalam implementasi kegiatan; Amanat UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2020 Pasal 21 tentang Perlindungan Anak bahwa “Pemerintah Daerah Berkewajiban dan Bertanggung Jawab untuk melaksanakan Perlindungan Anak”.

Lebih lanjut Kepala Dinas P3AP2KB menjelaskan bahwa pokok bahasan dalam Perda Perlindungan Anak ini mengatur 5 Klaster Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, yaitu : Klaster I   : Hak Sipil Dan Kebebasan; Klaster II  : Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III : Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan; Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya; Klaster V  : Perlindungan Khusus.

Pada kesempatan tersebut Pansus I juga ingin mendengarkan tentang situasi dan penanganan kasus permasalahan anak di Kabupaten Sleman. Kepala UPTD PPA Kabupaten Sleman, Dra. Is Cahyawati menerangkan bahwa permasalahan anak di Sleman semakin komplek. Untuk merespon cepat permasalahan di Kabupaten Sleman UPTD PPA memberikan delapan layanan yaitu : Layanan Pengaduan; Layanan Penjangkauan; Layanan Pengelolaan Kasus; Layanan Penampungan Sementara; Layanan Pendampingan; Layanan Mediasi; ditambah Layanan Rujukan dan; Layanan Terminasi.

Untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari perangkat daerah lain, maka Pansus I mengagendakan akan mengundang instansi terkait pada kesempatan berikutnya secara bertahap. Melihat banyaknya permasalahan anak di Kabupaten Sleman, Pansus I serius akan mengawal Raperda Perlindungan Anak ini sampai dapat disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tahun 2020, tegas Susilo Nugroho, S.IP mengakhiri pembahasan pada hari itu. (sipha)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *