Type to search

Berita Bidang P2KB

RAKOR LINTAS SEKTOR tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan DIY

Share

Rakor Lintas Sektor tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dilaksanakan di Ruang Widya 1, Balatbang BKKBN DIY dengan peserta dari OPD DIY, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BAPPEDA , Dinas Nakertrans serta semua OPD KB tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan dilaksanakan  pada tanggal 28 Juli 2020. Rakor ini dipimpin Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN DIY , Witriastuti Susani Anggraeni SE, MM dan moderator oleh Kasubid Penetapan Parameter Kependudukan, Zuhdi Astuti, SKM

Pengukuran Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM  menunjukkan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berada pada peringkat pertama dengan nilai indeks, 0,61. Menyusul kemudian Bali dengan nilai indeks 0,59, disusul Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Jambi dengan nilai indeks yang sama, yaitu 0,56. Dengan demikian, terdapat 17 provinsi yang nilai indeksnya di atas rata-rata nasional (0,50).

“Hasil pengukuran indeks ini juga menunjukkan provinsi-provinsi dengan IPBK tinggi merupakan wilayah-wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga tinggi,”papar Peneliti Pusat Studi Kependudukan  PSKK UGM, Dr. Agus Joko Pitoyo, M.A. dalam paparannya, Selasa (28/07/2020).

Joko menambahkan peningkatan pada IPBK akan berpengaruh pula pada peningkatan IPM. DKI Jakarta misalnya, dengan IPBK 0,56 juga memiliki IPM tertinggi pada 2010, yaitu 77,35. Hal ini terjadi karena dalam konsep pembangunan manusia, IPM merupakan indikator untuk mengukur hasil atau output dari pembangunan. IPM memudahkan berbagai pihak dalam menilai keberhasilan pembangunan di masing-masing wilayah. Di waktu yang sama diperlukan pula indikator untuk memantau dan mengevaluasi proses atau jalannya pembangunan. IPBK adalah indikator untuk mengukur proses tersebut.

Proses penyusunan, pengukuran, dan hasil IPBK Tahun 2013 yang dilakukan oleh PSKK UGM ini bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Menurut Dr. Ukik  Kusuma Kurniawan SKM, MPS, MA, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, bahwa ada lima dimensi dalam pengukuran IPBK. Pertama, dimensi partisipasi, baik partisipasi di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.  Kedua, dimensi keberlangsungan yang disarikan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketiga, dimensi pemihakan atau pro rakyat. Keempat, dimensi integrasi yang mewakili prinsip bahwa data-data kependudukan adalah dasar utama bagi perencanaan kependudukan dan harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan. Kelima, dimensi kesetaraan untuk melihat apakah pembangunan sudah mengusung kesetaraan kepentingan baik bagi laki-laki maupun perempuan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *