Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Jilid II di Sleman

Sleman, Senin Legi, 25 Januari 2021

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk diperpanjang sesuai hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap pertama periode 11 — 25 Januari 2021, maka diperlukan langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk itu diinstruksikan:

Kepada:  Gubernur; dan Bupati/Wall kota,

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo;

mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus COVID-19 dan Gubernur pada Provinsi sebagaimana dimaksud dapat menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

Pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana yang dimaksud terdiri dari:

1. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work from ffome (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan York from Office (WFO) sebesar 25% (dna puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ online;
3. untuk sektor esensial seperti kesehatan; bahan pangan, makanan, minumaia; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik, dan inclustri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; serta kebutuhan sehari-hart yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
   1. kegiatan restoran (makan/ minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
   2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbe1anjaan/ mall sampai dengan Pukul 00 WIB.
5. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. kegiatan di fasilitas umum dan lcegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan
8. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi.