Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Seksi Pengendalian Penduduk Advokasi KIE Dinas P3AP2KB Sleman mengadakan kegiatan Sarasehan Pengendalian Penduduk bagi Pengelola dan Pelaksana Program KKBPK Tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang dihadiri oleh Penanggungjawab Program KKBPK Kecamatan, Kasi Kesmas Kecamatan serta pengurus Forum Antar Umat Peduli Kependudukan (Fapsedu) , Koalisi Kependudukan serta Juang Kencana Kabupaen Sleman pada Rabu, 28 November 2018 di Aula Dinas P3AP2KB Sleman.
Acara Sarasehan ini dibuka oleh Kepala Dinas P3AP2KB Sleman, Ibu dr. Mafilindati Nuraini, MKes. Selaku Kepala Dinas P3AP2KB Sleman, ia menegaskan bahwasanya perihal kependudukan memang sangat perlu diperhatikan. Dikarenakan melihat hal kependudukan ini merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Program KB memang telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk, namun masih perlu diimbangi peningkatan dalam kualitas penduduk.
Ibu dr. Mafilindati Nuraini, MKes menghimbau kepada seluruh elemen penggerak program KKBPK ini untuk melihat permasalahan kependudukan secara komprehensif dan menyeluruh. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset, tapi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, maka tingkat pendapatan rendah, pengangguran bertambah dan kemiskinan meningkat. Selanjutnya Ibu Mafilindati memberikan penjelasan kepada para peserta sarasehan mengenai situasi kependudukan di Kabupaten Sleman. Ia menjelaskan bahwa kepadatan penduduk di Sleman 2.076,32 jiwa/Km2, dengan kecamatan relatif padat Depok (5.344,71 jiwa/Km2), Mlati (3.987,80 jiwa/Km2), Gamping (3.715,38 jiwa/Km2) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13
Dan masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah jumlah penduduk yang sangat besar, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, serta persebaran penduduk yang tidak merata. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwasannya kader dan mitra kerja memiliki peran untuk memberikan Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyuluhan langsung kepada keluarga, melakukan penggarapan PUS MUPAR, penggarapan Remaja melalui GenRe, Pojok Kependudukan di Sekolah Menengah Pertama, Rumah Data Kependudukan di Kampung KB melakukan penggarapan POKTAN (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS)
Selain itu Ibu Sumini, MSi dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM memberikan hasil kajian mengenai Analisis Dampak Kependudukan di Kabupaten Sleman . Tujuan kajian adalah untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam menyelenggarakan pembangunan KKBPK yang berkelanjutan. Kajian ini mengulas tentang perubahan penduduk dan dampaknya di Kabupaten Sleman, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.
Pada kesempatan itu juga disampaikan paparan Kebijakan Pengendalian Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kasubbid Kerjasama Pendidikan Kependudukan Kantor Perwakilan BKKBN DIY, Yusuf Prasetyo, S.Psi., Msi, antara lain bahwa di Kabupaten Sleman telah terbentuk Sekolah Siaga Kependudukan di SMP N 1 Seyegan dan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Malangrejo.
