Pendidikan kependudukan perlu ditanamkan sejak dini kepada masyarakat, khususnya pelajar . Hal ini penting, agar terbangun wawasan tentang kondisi lingkungan sekitar yang berkaitan dengan kependudukan.
“Program pendidikan kependudukan ini menjadi perhatian bersama. Penanganannya harus dilakukan secara bersinergi dan berbagai sektor. Dalam implementasinya, program tersebut hadir pada pendidikan formal melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK),” papar Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN DIY Witriastuti Susani Angraeni, disela sosialisasi pedoman dan materi SSK di SMP N 2 Pakem, Rabu (23/10).
Dipaparkan, SSK tersebut menjadi upaya dalam mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan, ke dalam proses belajar mengajar sesuai kurikulum dan kearifan lokal yang ada.
“Peran BKKBN tidak hanya memberikan pemahaman soal fertilitas ,dengan menurunkan angka kelahiran. Namun juga mengupayakan agar remaja saat ini, harus memahami masalah-masalah akibat kependudukan. Harapannya, para remaja ini memiliki rencana matang dalam hidupnya ke depan,” lanjut Witriastuti.
Disatu sisi, untuk meningkatkan jumlah SSK ini, BKKBN DIY menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Kabupaten Sleman. “Saat ini, sudah ada sejumlah sekolah yang menjadi contoh, rintisan SSK, berjumlah sebanyak 17 SMP di Sleman. Kedepan, seiring dengan kerjasama ini diharapkan jumlahnya bisa meningkat.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3AP2KB Sleman , Dwi Wiharyanti menambahkan, seiring dengan penandatangan kerjasama tersebut, pihaknya juga akan segera menindaklanjuti dengan mendirikan SSK di tingkat Sekolah Dasar.
“SSK ini nantinya akan terintegrasi dalam setiap mata pelajaran. Materi tentang kependudukan ini bsia disampaikan dalam pelajaran IPA, Agama, Bimbingan Konseling, Matematika, Olahraga dan lain-lain. Jadi tidak berdiri sendiri. Di setiap SSK juga terdapat Pojok Kependudukan ,berupa berbagai materi literasi yang disajikan oleh para pelajar kader kependudukan. Secara periodik materinya diperbarui,” jelasnya.
Untuk mempersiapkan materinya sekaligus diintegrasikan ke mata pelajaran apa saja, para kepala sekolah dari seluruh Jateng akan mengikuti semacam bimbingan teknis kurikulum di Semarang. Kurikulum tersebut mengintegrasikan pendidikan isu kependudukan, dan keluarga berencana ke dalam mata pelajaran.
“Konsep SSK ini di dalamnya tentang materi kependudukan disesuaikan dengan materi pembahasan mata pelajaran. Tapi bukan mata pelajaran baru, melainkan memasukkan isu-isu kependudukan ke dalam mapel sesuai dengan kekhasan masing-masing bidang studi,” pungkas Dwi Wiharyanti.
