
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman terus menginisiasi Sekolah Siaga Kependudukan (SKK) dan Madrasah Siaga Kependudukan. Ini untuk mengantisipasi bonus demografi dan masalah kependudukan yang dialami Indonesia masa kini dan masa mendatang.
Sosialisasi pembentukan MSK dilakukan DP3AP2KB kepada stakeholder dan satuan pendidikan (sekolah/madrasah) di Aula MTs Pandaran, Sabtu (26/10/2019). Acara ini diikuti sejumlah 100 guru dan 20 pengelola PIKR dari MTs Pandanaran.
“Kami menginisiasi terbentukan SSK/MSK baru sejumlah 16 lembaga tahun ini. Sosialisasi diberikan agar sekolah sudah ada gambaran bonus demografi tantangannya seperti apa pada 2025 mendatang,” demikian Kasi Pengendalian Penduduk Advokasi KIE, Tri Akhmeriyadi, Jumat (26/10) siang.
Dikatakan, enambelas sekolah disiapkan menjadi SSK pada tahun 2019 ini, paling banyak jenjang SMP. Peserta sosialisasi diantaranya dari MTs Pandanaran. Sekolah calon SSK ini dijaring dan dibina melalui PLKB di tingkatan kecamatan.
Setelah terbentuk, lanjut Tri, maka akan menambah keberadaan enam SSK tingkat SD, yakni SD Model, SD Percobaan 3, SD Denggung, SD Tirtoadi, MIN 2 Sleman, SD Condongcatur.
“Sasaran SSK adalah memberi pemahaman dampak bonus demografi yang harus diantisipasi. Tujuannya sama, tetapi SMP batasan usia sasaran adalah remaja usia 12 sampai 15 tahun,” jelas Tri Akhmeriyadi.
Saat sosialisasi, sejumlah hal dipaparkan seperti apa itu SSK, integrasi kependudukan dalam mapel, serta kebijakan dan rencana lanjutan bidang pengendalian penduduk.
Kasubid Kerjasama Pendidikan Penduduk BKKBN DIY, Yusuf Prasetyo misalnya, menekankan dampak-dampak bonus demografi dalam kehidupan sehingga harus diantisipasi. Salah satunya, dimasukkan dan terintegrasi dalam pembelajaran di sekolah.
Tri Akhmeriyadi menambahkan, sosialisasi akan ditindaklanjuti dengan RTL dengan roadshow ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan dampak-dampak kependudukan.
SSK selama ini mendapatkan intervensi dan dukungan pemerintah, diberi pembinaan dan edukasi. Seperti, didukung bahan-bahan pengetahuan untuk Pojok Kependudukan dan bagi remaja disiapkan lembaga konseling khusus PIK.

