Sleman (dinp3ap2kb.sleman.go.id) – Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan ini secara operasional diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “ Anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan

 

Sejalan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sleman secara bertahap dan berkelanjutan melaksanakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang merupakan bagian integral dari Pengembangan Kabupaten Layak Anak, dimana di dalamnya termasuk  juga pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah,  masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara  menyeluruh dan berkelanjutan  dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Dalam rangka menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak melembaga di Sekolah Ramah Anak maka dibentuk Komite Perlindungan Anak di Sekolah.

Pembentukan Komite Perlindungan Anak di Sekolah merupakan rangkaian kegiatan lanjutan setelah inisiasi dan sosialisasi Sekolah Ramah Anak.

Pada tahun 2018 ini dilaksanakan Pembentukan Komite Perlindungan Anak di 17 sekolah yaitu SMP N 2 Godean, SD N Tinom Godean, SD N Puren Depok, SD N Berbah 2 Berbah, SMP N 2 Tempel, SD N Kapukanda Tempel, SD N Tlogoadi Mlati, SMP N 2 Mlati, SD N Rejodandi Prambanan, SD Muh Kadisoka Kalasan, MTs N Pakem, SD BIAS Ngaglik, SD N Klaci Seyegan, SD N Nganggrung Turi, SD N Nglengking Minggir, SD N Sumberahayu Moyudan, SD Mhammadiyah Sleman, dengan biaya dari Anggaran APBD Kabupaten Sleman yang dialokasikan melalui Dinas P3AP2KB.

Pembentukan Komite Perlindungan Anak di Sekolah, dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal 6 sampai dengan 16 Maret 2018, dengan narasumber dan fasilitator dari LSPPA dan Lembaga SAMIN Yogyakarta.

Komite Perlindungan Anak di Sekolah yang telah terbentuk akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah yang bersangkutan. Komite Perlindungan Anak di Sekolah terdiri dari unsur Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, Orangtua/Wali Murid, Tokoh Masyarakat, dan lembaga terkait di lingkungan sekolah, untuk melaksanakan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak; melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Sekolah Ramah Anak; mengumpulkan data dasar; melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar; melakukan diseminasi data dasar; menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak, yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan dan sumberdaya sekolah; menangani permasalahan anak di Sekolah melalui jejaring dengan stake holders terkait; melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Keberadaan Komite Perlindungan Anak di Sekolah diharapkan menjadi lembaga yang efektif untuk memperkuat pengembangan SRA. (seksipha)